Lima Puluh Kota – Dalam rangka mendukung percepatan pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat pasca bencana, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Perdagkopukm) Kabupaten Lima Puluh Kota bergerak cepat melakukan pendataan dan identifikasi pelaku usaha mikro yang terdampak bencana sebagai bagian dari proses pengusulan calon penerima Bantuan Presiden Rehabilitasi Usaha Mikro Terdampak Bencana (Banpres).

Sebelum melaksanakan pendataan langsung ke lapangan, Dinas Perdagkopukm Kabupaten Lima Puluh Kota terlebih dahulu melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam rangka menyamakan pemahaman dan mempersiapkan pelaksanaan Program Banpres di daerah. Koordinasi tersebut menjadi langkah awal untuk memastikan pelaksanaan program berjalan secara terarah dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Republik Indonesia.

Selanjutnya, Tim Dinas Perdagkopukm turun langsung ke sejumlah wilayah yang terdampak bencana untuk melakukan pendataan pelaku usaha. Tim melakukan kunjungan ke lokasi usaha untuk mengidentifikasi kondisi usaha dan menghimpun data pelaku UMKM yang mengalami dampak akibat bencana.

Kegiatan pendataan dan identifikasi ini merupakan bagian dari tahapan penjaringan calon penerima Banpres. Pemerintah daerah diminta melakukan penjaringan dan identifikasi calon penerima yang memenuhi persyaratan dan kriteria, serta melakukan verifikasi awal, termasuk memastikan alamat usaha berada di wilayah terdampak bencana.

Program Banpres merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam membantu pengusaha mikro terdampak bencana agar dapat memulihkan dan menjalankan kembali kegiatan usahanya. Bantuan diberikan kepada pengusaha mikro yang memenuhi persyaratan dan ketentuan dalam Petunjuk Pelaksanaan Program Banpres. Dalam proses pelaksanaannya, Dinas Perdagkopukm juga memastikan kelengkapan data dan dokumen calon penerima sesuai dengan ketentuan program.

Pendataan secara langsung ke lapangan diharapkan dapat menghasilkan data yang akurat, faktual, dan sesuai dengan kondisi pelaku usaha terdampak bencana. Data tersebut selanjutnya menjadi bagian dari proses pengusulan calon penerima Banpres kepada Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Melalui sinergi antara Dinas Perdagkopukm, OPD terkait, pemerintah kecamatan/nagari, serta para pemangku kepentingan lainnya, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota berkomitmen mendukung percepatan pemulihan UMKM yang terdampak bencana.