Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil & Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota

Galeri Video

Agenda

» Rapat Koordinasi Izin Usaha Mikro di Kecamatan..
Tanggal : 05 September 2017 - 05 September 2017
Tempat :  Aula Dinas Perdagangan Koperasi UKM Pemkab Lima Puluh Kota

» Bimbingan Teknis Permasalahan Produksi Bagi Usaha Mikro
Tanggal : 14 Agustus 2017 - 14 Agustus 2017
Tempat :  Aula Dinas Perdagangan Koperasi UKM Pemkab Lima Puluh Kota

» Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan di Lokasi Sentra
Tanggal : 09 Agustus 2017 - 09 Agustus 2017
Tempat :  Aula Dinas Perdagangan Koperasi UKM Pemkab Lima Puluh Kota

Polling


Kop,UMKM,Perindag

RAPAT KOORDINASI IZIN USAHA MIKRO DI KECAMATAN

Jumat, 08 September 2017 - 09:12:29 WIB | dibaca: 393 pembaca

Sehubungan telah ditetapkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No. 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Pendelegasian  Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat Dalam Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Lima Puluh Kota, telah diselenggarakan rapat koordinasi (Rakor) Izin Usaha Mikro di kecamatan. Rakor yang dipimpin H. Kasman Kasim, SH, MH selaku Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM pemerintah kabupaten Lima Puluh Kota ini dihadiri oleh para camat, perwakilan OPD terkait dan pendamping pelaku usaha mikro yang berjumlah satu orang disetiap kecamatan. Selama Rakor yang berlangsung pada Selasa 5 September 2017 dan bertempat di Aula Dinas Perdagangan Koperasi UKM Lima Puluh Kota tersebut, cukup banyak masukan  dari para camat dan perwakilan OPD terkait.

 Pendamping Usaha Mikro di setiap kecamatan bertugas:

1. Mendata usaha mikro yang berlokasi di wilayah kecamatan tempatnya bertugas.

2. Membantu pelaku usaha mikro (PUM) dalam melengkapi dan menyerahkan berkas pendaftaran  ke kecamatan.

3. Memferivikasi berkas/dokumen pendaftaran

4. Memberikan bimbingan kepada PUM yang sudah memperoleh Izin Usaha Mikro (IUM) dalam hal: akses pembiayaan, pemasaran, Teknologi Informasi, pengembangan SDM, dll.

5.Tenaga pendamping berkewajiban melakukan evaluasi dan membuat laporan bulanan kepada Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Lima Puluh Kota.

 Untuk mewujudkan sinergi, para pendamping tersebut dapat pula berkoordinasi dengan pendamping manajemen usaha perikanan (seorang untuk kabupaten Lima Puluh Kota), pendamping UKM (dua orang untuk kabupaten Lima Puluh Kota) dan para penyuluh pertanian di setiap kecamatan.

 Kecamatan yang telah menerapkan layanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan,  maka pemberian IUM melalui mekanisme PATEN. Sedangkan ecamatan yang belum menerapkan PATEN, pemberian IUM  melalui Kepala Seksi yang membidangi perizinan.

 




    Statistik

    Pengunjung hari ini: 2
    Total pengunjung: 6939
    Hits hari ini: 4
    Total Hits: 18090
    Pengunjung Online: 1

    Banner

    Saran

    Untitled Document